SEKRETARIAT DPRK LHOKSEUMAWE — Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe melalui Panitia Legislasi (Panleg) melakukan pembahasan dua Rancangan Qanun (Raqan) strategis pada Senin, 12 Oktober 2026. bertempat di Ruang Gabungan Komisi, Sekretariat DPRK Lhokseumawe.
Pembahasan tersebut mencakup Raqan tentang Perubahan atas Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan dan Raqan tentang Perubahan atas Qanun Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Panleg DPRK Lhokseumawe, Julianti, S.Sos. Pembahasan dua rancangan regulasi ini menjadi bagian dari proses legislasi daerah dalam meninjau dan menyempurnakan ketentuan qanun yang berlaku.
Raqan bidang ketenagakerjaan berkaitan dengan pengaturan sektor ketenagakerjaan di daerah, sedangkan perubahan qanun tentang OPD menyangkut penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Melalui pembahasan tersebut, diharapkan materi kedua rancangan qanun dapat dikaji secara cermat, dengan memperhatikan kebutuhan daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan.
Pembahasan ini juga menjadi tahapan penting dalam upaya mendorong pembentukan regulasi daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tata kelola pemerintahan Kota Lhokseumawe, ungkap Julianti.
Kegiatan tersebut melibatkan Koordinator Panleg, Wakil Ketua Panleg, anggota Panleg, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPRK, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, serta Analis Hukum Ahli Muda.
Pembahasan kedua Raqan ini diharapkan menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah, mendukung efektivitas pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Lhokseumawe. (Lan)
