SEKRETARIAT DPRK LHOKSEUMAWE – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe melalui Panitia Legislasi melakukan rapat pembahasan dua pihak bersama Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap empat Rancangan Qanun (Raqan) Tahun 2026. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat regulasi daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat.
Wakil Ketua II DPRK Lhokseumawe, Zulya Zaini, didampingi oleh Ketua Panleg Julianti serta Sekda Kota Lhokseumawe A. Haris memimpin rapat empat Rancangan Qanun yang akan dijadikan Qanun Kota Lhokseumawe berlangsung di Gedung DPRK Lhokseumawe, Selasa, 20 Oktober 2026.
Empat Rancangan Qanun yang akan dibahas meliputi perubahan atas Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan, perubahan atas Qanun Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe, perubahan atas Qanun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota Lhokseumawe, serta Rancangan Qanun tentang Ketertiban Umum.
Zulya Zaini mengatakan, Rancangan perubahan Qanun tentang Ketenagakerjaan menjadi salah satu agenda penting dalam pembahasan tersebut. Regulasi ini berkaitan dengan penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di daerah, termasuk perlindungan hak pekerja, hubungan industrial, serta upaya menciptakan iklim kerja yang tertib dan kondusif.
Melalui pembaruan regulasi, pemerintah kota Lhokseumawe dan DPRK diharapkan dapat menyelaraskan ketentuan daerah dengan perkembangan dunia kerja serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Sedangkan masalah Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebut Politisi Partai Golkar ini untuk memperkuat perubahan Qanun tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Pembahasan ini berkaitan dengan penataan kelembagaan pemerintah kota, pembagian tugas, fungsi, serta koordinasi antar perangkat daerah.
Penataan organisasi yang tepat diharapkan dapat mendukung efektivitas birokrasi, memperjelas tanggung jawab setiap perangkat daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Disamping itu, DPRK dan Pemerintah Kota Lhokseumawe juga akan membahas perubahan Qanun tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota Lhokseumawe.
Regulasi pajak dan retribusi merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD). Pembaruan ketentuan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemungutan yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sekaligus mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta keberlangsungan dunia usaha, sebut Zulya Zaini.
Sementara itu, Rancangan Qanun tentang Ketertiban Umum diarahkan untuk menjadi landasan pengaturan kehidupan masyarakat agar tercipta lingkungan kota yang tertib, aman, dan nyaman.
Pembahasan regulasi ini juga berkaitan dengan pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah, pengawasan ketertiban, serta koordinasi perangkat daerah terkait dalam menjaga kepentingan umum.
Untuk mendukung pembahasan empat Rancangan Qanun tersebut, DPRK bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kota Lhokseumawe, antara lain unsur asisten Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Naker, Satpol PP dan WH, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, serta bidang aset BPKD.
Keterlibatan lintas perangkat daerah tersebut diperlukan agar pembahasan dapat mempertimbangkan aspek hukum, teknis, kelembagaan, keuangan, dan pelaksanaan di lapangan.
Melalui pembahasan bersama ini, DPRK Lhokseumawe dan Pemerintah Kota diharapkan dapat menyamakan persepsi serta menyempurnakan substansi setiap Rancangan Qanun sebelum memasuki tahapan legislasi berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Keberadaan qanun yang berkualitas bukan hanya menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, pembahasan empat Rancangan Qanun tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Lhokseumawe yang tertib, efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sebut Zulya Zaini dari Fraksi Golkar. (Lan)
