SEKRETARIAT DPRK LHOKSEUMAWE – Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe menjadwalkan rapat pembahasan tiga Rancangan Qanun (Raqan) yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, penataan organisasi perangkat daerah, serta pajak dan retribusi kota.

Berdasarkan surat undangan Nomor 005/04/PL-DPRK tertanggal 12 Oktober 2026, rapat berlangsung pada Senin, 19 Oktober 2026, bertempat di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRK Lhokseumawe.

Undangan yang ditandatangani Ketua Panitia Legislasi DPRK Lhokseumawe, Julianti, S.Sos., itu ditujukan kepada Koordinator/Wakil Ketua, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPRK, anggota Panitia Legislasi, serta tenaga ahli DPRK Lhokseumawe.

Adapun tiga rancangan qanun yang menjadi agenda pembahasan meliputi Rancangan Qanun tentang Perubahan atas Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan; Rancangan Qanun tentang Perubahan atas Qanun Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Kota Lhokseumawe; serta Rancangan Qanun tentang Perubahan atas Qanun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota Lhokseumawe.

Ketiga regulasi tersebut memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Lhokseumawe. Regulasi ketenagakerjaan berkaitan dengan pengaturan bidang tenaga kerja, sedangkan perubahan qanun organisasi perangkat kota menyangkut penataan kelembagaan pemerintahan. Sementara itu, qanun pajak dan retribusi menjadi bagian dari kerangka pengaturan pendapatan daerah.

Julianti menuturkan, Pembahasan ketiga rancangan qanun tersebut menjadi bagian dari proses legislasi di lingkungan DPRK Lhokseumawe. Tahapan pembahasan diperlukan untuk menelaah substansi, kesesuaian ketentuan, serta implikasi regulasi sebelum proses legislasi dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Melalui pembahasan yang cermat, diharapkan setiap rancangan qanun dapat disusun dengan memperhatikan kebutuhan daerah, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat Kota Lhokseumawe.

Ketiga rancangan qanun ini memiliki peran strategis, mulai dari perlindungan tenaga kerja, peningkatan efektivitas birokrasi, hingga penguatan pendapatan daerah. 

Namun, keberhasilan regulasi tidak hanya ditentukan oleh proses pembahasannya, melainkan juga oleh kualitas substansi, transparansi pelaksanaan, serta pengawasan setelah aturan diberlakukan.

Pada akhirnya, masyarakat menjadi tolok ukur utama keberhasilan sebuah qanun. Regulasi yang baik harus mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar membawa manfaat bagi kesejahteraan warga Kota Lhokseumawe, sebut Julianti dari Fraksi Partai Aceh. (Lan)